Rabu, 02 Maret 2011

Mancini: Saatnya Mengubah Nasib City

Pelatih Manchester City Roberto Mancini menyatakan, Maret akan menjadi 'bulan kunci' yang bakal menentukan nasib The Citizen dalam kompetisi Liga Primer Inggris 2010/11.

Menurut Mancini, dengan bekerja keras, City bisa mendapatkan sejumlah gelar untuk pertama kalinya dalam satu dekade. Terakhir kali City mencicipi gelar juara adalah ketika mengangkat trofi Piala Liga tahun 1976 usai mengalahkan Newcastle United 2-1 di final.

"Bulan ini akan menjadi bulan kunci bagi kami, karena bisa mengubah masa depan kami," ujar Mancini dilansir suratkabar Mirror.

Untuk saat ini, lanjut Mancini, City punya kesempatan besar untuk mencoba memenangi satu gelar. "Kami belum memenangi apapun saat ini, tapi pada Mei nanti, jika kami bisa melalui 20 hari di Piala FA dan Liga Europa, maka kami punya dua pilihan,"

Menurutnya, kegagalan City mendapatkan trofi sejak 35 tahun terakhir bukan menjadi penyebab motivasi. Motivasi City adalah mencoba memenangi trofi pertama, karena jika City juara, tentu juga akan akan memenangkan banyak trofi di masa mendatang.

"Saya baru satu tahun di sini, bukan masalah buat saya. Ketika saya menerima pekerjaan ini, saya sadar akan mengalami kesulitan. Bagi saya, ini adalah tantangan besar. Namun saya yakin kami akan memenangi salah satu trofi," tuturnya.

Komite Penyelamat Dukung Jenderal Toisutta


Pada saat pengurus PSSI telah memutuskan menunda kongres, sejumlah pemegang hak suara di Kongres PSSI menyatakan dukungan kepada George Toisutta dan Arifin Panigoro menjadi Ketua dan Wakil Ketua Umum PSSI. Mereka telah  menyampaikan keinginan tersebut kepada  Menteri Negara Pemuda dan Olahraga, Andi Mallarangeng di Senayan, Jakarta, Selasa 1 Maret 2011.

Hal ini merupakan kelanjutan dari pertemuan 84 pemilik suara di Jakarta, kemarin. Hasil pertemuan itu juga mendeklarasikan Komite Penyelamat Sepakbola Indonesia (KPSI) yang mengklaim telah mendapatkan 84 suara untuk mendukung George Toisutta yang juga KSAD itu.

"Kami 84 anggota PSSI yang punya hak suara terdiri dari 26 pengurus cabang dan 58 klub PSSI memberikan dukungan kepada George Toisutta dan Arifin Panigoro menjadi Ketua dan Wakil Ketua PSSI periode 2011-2015," kata Wakil Ketua KPSI, Syahrial Damopoli.

Selain itu, KPSI juga memberikan empat pernyataan. Pertama, menolak kepemimpinan Nurdin Halid jadi Ketum PSSI. Kedua, KPSI memberi kewenangan untuk melaksanakan sidang paling lambat 60 hari setelah pertemuan.

Ketiga, memberi kewenangan kepada Menegpora untuk menindaklanjuti hasil sidang. Terakhir, mengharap agar Pemerintah tidak melepas PSSI.

Pertemuan ini dihadiri juga oleh beberapa perwakilan klub. Menpora pun menyambutnya dengan positif.
"Saya melihat ini sebagai proses demokratisasi yang berkembang," kata Menpora. "Tugas Pemerintah adalah membina dan mengurus. Sudah saatnya Pemerintah melakukan pembinaan dan pengurusan."
Langkah 84 pengurus PSSI daerah yang mendukung George Toisuta ditanggapi dingin pengurus PSSI.  Sekretaris Jenderal PSSI Nugraha Besoes menyatakan belum bisa banyak berkomentar.
Dia mengatakan PSSI harus terlebih dulu melihat surat pernyataan dari 83 pengurus tersebut. "Kami harus lihat dulu tentang mosi tidak percaya ini. Kami harus lihat dulu siapa yang tanda tangan," ujar Nugraha usai jumpa pers penundaan Kongres di kantor PT Liga Indonesia, Kuningan, Jakarta, Senin malam, 28 Februari 2011.
"Kami cek dulu apakah surat itu untuk PSSI atau bukan. Karena yang bisa menandatangani surat adalah Ketua Pengurus Provinsi dan Sekretaris Umum."
KPSI diketuai Sukawi J. Sutarip yang juga menjabat Ketua Pengurus Provinsi PSSI Jawa Tengah. Sedangkan wakilnya adalah Syahrial K. Damopolii yang merupakan Wakil Ketua Pengurus Provinsi PSSI Sulawesi Utara. (sj)

LPI Berharap Rekonsiliasi dengan PSSI

Di depan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Direktur Liga Primer Indonesia Wijayanto mengungkapkan keinginan mereka untuk rekonsiliasi dengan PSSI. Upaya pendekatan terus dilakukan.

"Kami masih terus mengupayakan (rekonsiliasi)," kata Wijayanto dalam rapat dengar pendapat dengan DPR di Jakarta, Selasa malam 1 Maret 2011.

Arya Abhiseka, General Manager Liga Primer Indonesia, menyatakan, fenomena yang dialami LPI ini bukan pertama kali terjadi di dunia. Fenomena sebuah kompetisi dianggap ilegal oleh federasi sepakbola ini pernah terjadi di India, Thailand, dan Kenya.

"(Di India dan Thailand) akhirnya terjadi rekonsiliasi antara liga yang mandiri dengan federasi," kata Arya.

Sementara di Kenya, fenomenanya, justru liga yang mandiri seperti LPI yang bertahan. Sementara itu, liga yang digelar federasi justru tidak berkembang.

"Mau tidak mau, kami mengambil ini sebagai inspirasi," kata Arya. "Memang pada akhirnya, hanya waktu yang bisa menjawab."

Dari awal, LPI dikonsep mandiri, tidak menggunakan dana publik. Potensi swasta pun cukup besar.

Wijayanto menjelaskan, sebuah survei melansir, potensi sebuah kompetisi sepakbola memutar uang sebesar Rp3,3 triliun. Dana itu diperoleh dari penonton, sponsor, dan hak siar. (art)

Diancam Dibunuh, Polisi Patroli Rumah Nurdin

 Kendati belum menerima laporan, Polda Metro Jaya mengaku siap mengamankan Ketua Umum PSSI, Nurdin Halid yang mengaku telah menerima ancaman pembunuhan saat Rapat Dengar Pendapat di Komisi X DPR RI, Selasa 1 Maret 2011.

"Bagi semua orang yang terancam jiwanya, sudah menjadi tugas Polri untuk melakukan pengamanan. Bahkan, kami siap melakukan pengamanan personal jika memang dibutuhkan," ujar Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Sutarman, Rabu 2 Maret 2011.

Ia mengaku, pihaknya saat ini telah melakukan patroli di kediaman Nurdin Halid. Meskipun yang bersangkutan belum membuat melaporan ke aparat kepolisian terkait ancaman pembunuhan.

"Minimal kita sudah lakukan patroli di sekitar rumahnya," ujar mantan ajudan Presiden Abdulrahman Wahid ini.

Kapolda membantah jika pengamanan yang dilakukan terkait dengan kepentingan politik tertentu. Termasuk perseteruan Nurdin Halid yang menjabat sebagai Ketua Umum PSSI dengan pihak lain.

"Polisi fungsi dan tugasnya mengamankan, jika ada warga yang merasa dirinya terancam. Kalau ada masalah dengan PSSI, itu urus sendiri karena bukan urusan polisi," tegas dia.

Tentunya, aparat kepolisian akan menindak tegas jika ada yang melakukan penyerangan atau melanggar hukum. "Semua orang tidak boleh main hakim sendiri. Siapa pun orangnya dan dari mana kelompoknya pasti kita akan tindak," tutup Irjen Sutarman.

FIFA Rekomendasikan Nurdin Tak Maju Lagi?

Presiden FIFA Joseph 'Sepp' Blatter (BBC)
VIVAnews - Badan Sepakbola Dunia, FIFA,  Badan Sepakbola Dunia, FIFA, dikabarkan merekomendasikan Nurdin Halid untuk tidak mencalonkan diri lagi dalam pemilihan Ketua Umum PSSI periode mendatang. Rekomendasi ini dihasilkan dalam rapat Komite Asosiasi FIFA di Zurich, Swiss, pada Selasa kemarin, 1 Maret 2011, waktu setempat.

Demikian dikabarkan World Football Insider yang menyatakan mendapat informasi ini dari sebuah sumber yang dekat dengan Komite Asosiasi FIFA. Informasi ini dikonfirmasikan Duta Besar Indonesia untuk Swiss, Djoko Susilo.

Selain soal Nurdin, FIFA juga merekomendasikan PSSI untuk segera menggelar Kongres Luar Biasa dengan dua tahap. Tahap pertama, memilih komite pemilihan yang independen, yang bekerja berlandaskan statuta FIFA. Tahap kedua, di bulan berikutnya, barulah menggelar pemilihan Ketua Umum.

Meski demikian, juru Bicara FIFA yang dihubungiInsider masih menolak berkomentar mengenai isi rapat itu. Dia hanya menyatakan, rekomendasi itu harus disahkan terlebih dahulu oleh Komite Eksekutif FIFA yang baru akan bersidang Rabu dan Kamis besok, waktu setempat. Baru setelah itu, pada Kamis siang, akan digelar jumpa pers.

Sementara itu, PSSI menyatakan masih menunggu keputusan resmi FIFA tentang kemelut yang melanda persepakbolaan nasional belakangan ini. Anggota Komite Etik FIFA yang juga Deputi Sekjen Bidang Luar Negeri PSSI, Suryadharma “Dali” Tahir, mengutarakan hasil pertemuannya dengan Sekjen FIFA, Jerome Valcke. Dali menyebut kemungkinan besar PSSI dan juga Indonesia takkan terkena sanksi FIFA.

"Dalam pertemuan saya dengan Sekjen FIFA, Jerome Valcke, Senin sore lalu, masalah sanksi itu memang tidak disebut-sebut olehnya. Hal itu sekaligus membuktikan bahwa FIFA masih memberikan dukungannya kepada kita, sehingga masalah sanksi untuk kita tidak dibahas pada sidang Komite Asosiasi tersebut," kata Dali, Rabu pagi, 2 Maret 2011, seperti diberitakan  situs PSSI.

"Kami masih menunggu keputusan resmi dari FIFA," kata Sekjen PSSI, Nugraha Besoes. Dia mengatakan komite-komite tetap FIFA menggelar pertemuan pada pekan ini bertepatan dengan Rapat Komite Eksekutif FIFA pada 2-3 Maret di Zurich, Swiss. Rapat Exco FIFA dipimpin langsung Presiden Joseph 'Sepp' Blatter. (kd)

Lawan Liverpool, MU Temukan Pengganti Vidic

Bek tengah sekaligus kapten Manchester United, Nemanja Vidic dipastikan absen saat timnya melawan Liverpool di lanjutan Premier League, Sabtu 5 Maret 2011 nanti di Anfield.

Vidic mendapat skorsing satu laga setelah diusir wasit akibat menerima dua kartu kuning saat melawan Chelsea, dini hari tadi. Vidic mendapat kartu merah di injury time setelah mengganjal keras Ramires sedikit di luar kotak penalti. Pemain asal Serbia itu pun harus pasrah melihat kekalahan 1-2 MU dari Chelsea dari ruang ganti pemain.

Manajer MU, Sir Alex Ferguson sudah punya calon pengganti Vidic di jantung pertahanan. Sir Alex akan memasang Wes Brown yang menjadi pilihan utama mengingat tandem Vidic, Rio Ferdinand juga masih bermasalah dengan cedera.

"Saya rasa Rio tidak akan bugar untuk melawan Liverpool. Wes Brown akan mengambil alih. Dia punya banyak pengalaman," kata Fergie dikutip dari situs FIFA.

MU sebagai pemuncak klasemen sementara tidak boleh kalah lagi melawan The Reds. Sebab, kekalahan dari Chelsea akan membuat selisih poin menipis jika peringkat 2 Arsenal menang. Jika MU kalah dari Liverpool dan di saat bersamaan Arsenal yang meladeni Sunderland bisa menang, maka selisih menjadi hanya satu poin saja. (sj)

Disorientasi Penegakan Hukum


Wednesday, 15 September 2010Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum oleh Presiden SBY merupakan langkah berani dan sekaligus menyiratkan pengakuan keberadaan organisasi mafia hukum dalam praktik sistem peradilan pidana selama 65 tahun kemerdekaan Indonesia.Mafia hukum di Indonesia identik dengan the web of the underworld government yang memiliki kekuatan destruktif terhadap ketahanan negara dan kewibawaan pemerintah, termasuk lembaga penegak hukumnya. Pertaruhan nasionalisme dan keteguhan dalam pemberantasan mafia hukum sedang dalam ujian di mata masyarakat dalam negeri dan luar negeri. Namun, pembentukan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum bukanlah solusi yang tepat untuk mencegah dan mengatasi keberadaan mafia hukum.Yang tepat seharusnya memperkuat keberadaan KPK serta koordinasi dan sinkronisasi antara KPK,Polri,dan Kejaksaan. 
Status hukum Satgas dan lembaga penegak hukum yang ada tidak sepadan sehingga tampak keberadaan satgas berada “di luar” sistem peradilan pidana. Misi Presiden untuk memberantas mafia sulit dapat dijalankan dengan status hukum Satgas seperti itu. Selain itu, Instruksi Presiden tentang target pencapaian dan indikator keberhasilan pemberantasan korupsi oleh Polri dan kejaksaan kurang tepat. Karena target pencapaian dan indikator keberhasilan tersebut sejatinya merupakan salah satu indikator penyediaan anggaran operasional kepolisian dan kejaksaan. Namun, dalam praktik, parameter (tolok ukur) keberhasilan tersebut dijadikan alasan Polri dan kejaksaan untuk tujuan pencapaian kuantitas daripada pencapaian kualitas penanganan perkara korupsi.Tujuan pencapaian terakhir conditio sine qua non dari tujuan pencapaian kuantitas.

ARAH

Saat ini, arah, tujuan dan misi penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi tidak jelas lagi. Hanya pertimbangan dua tujuan yang tidak seimbang juga karena pengembalian kerugian (keuangan) negara tidak berhasil secara signifikan dibandingkan dengan anggaran APBN yang telah dikeluarkan untuk ketiga lembaga penegak hukum tersebut. Di sisi lain,tujuan penghukuman untuk menjerakan pelaku juga tidak maksimal dicapai karena selain diskresi perlakuan yang diperbolehkan Undang-Undang Pemasyarakatan, juga diskresi menurut KUHAP sejak penyidikan sampai penuntutan. Ini berekses diskriminatif terutama bagi pelaku yang tidak memiliki kekuatan politik dan kekuatan uang.

Contoh, pemberian remisi dan bebas bersyarat; SP 3 dan SKPP. Perbedaan perlakuan tersebut telah berdampak negatif terhadap masalah perlindungan hukum dan kepastian hukum baik untuk kepentingan negara maupun untuk kepentingan mereka yang disebut “koruptor”. Wacana kebencian terhadap koruptor akhir-akhir ini telah menyimpang jauh dari norma-norma internasional yang diakui dalam pemberantasan korupsi seperti Konvensi PBB Anti-Korupsi Tahun 2003 karena konvensi tersebut tidak menghubungkan pemberantasan korupsi dengan agama.Wacana tidak menyalatkan jenazah koruptor merupakan contoh daripada hal tersebut dan tidak pernah muncul di negara-negara Islam sekalipun.

Kekeliruan pandangan mengenai kepantasan hukuman mati bagi koruptor terletak bukan hanya karena hak hidup manusia adalah milik Allah SWT,melainkan bagaimana hak hidup seseorang dicabut di dalam praktik penegakan hukum yang kini terjadi secara koruptif. Dalam kondisi ini,perlu diingat pendapat para ahli hukum pidana negara maju, ”Lebih baik melepaskan 100 orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah.”Kebenaran materiil dalam praktik koruptif penegakan hukum sangat tergantung dari pemilik kekuasaan belaka, bukan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan berdasarkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab.

DISORIENTASI

Saat ini praktik penegakan hukum sedang mengalami disorientasi kinerja dari amanah yang diperintahkan di dalam UUD 1945 dan perubahannya. Disorientasi pertama, polisi, jaksa dan hakim saat ini tampak kehilangan jati diri karena keberadaan lembaga pengawas eksternal seperti Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan dan Komisi Kepolisian. Selain belum efektif juga tampak ada keinginan kuat untuk memasuki terlalu jauh pekerjaan lembaga penegak hukum tersebut yang bertentangan dengan UU.

Kekuatan kritik sosial dan pers bebas sering menimbulkan kegamangan penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya secara benar menurut UU yang berlaku. Disorientasi kedua, tidak jelas lagi batas-batas sistem pengendalian internal dan eksternal dalam penegakan hukum. Yang terjadi “kontrol internal” dilakukan oleh masyarakat sipil, seharusnya oleh lembaga pengawas internal (irjen dll); dan “kontrol eksternal” dilakukan oleh “orang dalam” lembaga penegak hukum itu sendiri.Di sini tidak jelas lagi siapa mengawasi siapa.

Lebih tidak jelas lagi kepada siapa semua fungsi kontrol tersebut harus dipertanggungjawabkan, kepada DPR RI sebagai lembaga pengawas kinerja pemerintah (eksekutif) atau kepada rakyat Indonesia, atau masyarakat sipil di mana saja dan kapan saja dikehendaki rakyat Indonesia itu atau hanya kepada seorang presiden saja. Disorientasi ketiga,kepakaran yang “dimonopoli” oleh kalangan akademisi dalam menyikapi masalah penegakan hukum.Yang terjadi saat ini telah tumbuh berkembang, tidak jelas lagi bedanya antara seorang “pekerja intelek” dan seorang “intelektual”.

Hal ini sebagaimana pernah dilontarkan oleh Widjojo Nitisastro yang mengutip pendapat Baran. Widjojo menerangkan bahwa, seorang “pekerja intelek”,dia cuma “jual otaknya” dan tidak peduli untuk apa hasil otaknya itu dipakai”; sebaliknya, seorang “intelektual” mempunyai sikap jiwa yang berlainan: pada asasnya seorang intelektual adalah seorang pengkritik masyarakat... dia menjadi “hati nurani masyarakat” dan juru bicara kekuatan progresif; mau tidak mau dia dianggap “pengacau”dan menjengkelkan oleh kelas yang berkuasa yang mencoba mempertahankan yang ada.Pernyataan Widjojo cocok di era Reformasi saat ini. Disorientasi keempat, penegakan hukum saat ini khususnya yang berkaitan dengan pelaku ekonomi tidak mendukung/memperkuat sistem ekonomi nasional melainkan bahkan “meruntuhkan” efisiensi dan efektivitas serta produktivitas para pelaku ekonomi.

Bahkan menjauhkan investasi domestik dan asing untuk memperkuat ekonomi nasional.Ada banyak sebab dan di antaranya adalah ekses negatif “pemerasan”dan “pemaksaan”yang mendatangkan keuntungan finansial oleh oknum penegak hukum lebih besar ketimbang proses peradilan yang berjalan jujur,adil dan bermanfaat bagi bangsa dan negara. Penyebab yang pasti dari kondisi ini adalah ideologi globalisasi telah mendorong kehidupan bangsa yang bersifat hedonistis mempertuhankan kebendaan belaka; jauh dari kesejahteraan batiniah bagi masyarakatnya.Pola kehidupan sosial budaya dan ekonomi sesaat telah “menjerumuskan” anak bangsa ini ke dalam kehidupan yang digambarkan oleh Hobbes, “manusia itu seperti serigala terhadap sesamanya” (homo homini lupus bellum omnium contra omnes).

Pernyataan Hobbes ini kini berlaku dalam praktik penegakan hukum. Disorientasi kelima, terdapat kekeliruan mendasar mengenai hukuman yang dipandang sebagai satu-satunya alat untuk penjeraan dan pertobatan bahkan jika perlu hukuman mati. Tujuan pembentukan hukum dan penegakan hukum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, tidak mendahulukan tujuan balas dendam melainkan mendahulukan tujuan perkuatan pembangunan ekonomi nasional. RPJM tersebut juga tidak terkandung maksud menciptakan golongan baru, “koruptor”, dalam masyarakat Indonesia.

Satu-satunya kekuasaan yang sah menjatuhkan hukuman adalah pengadilan. Menjalani hukuman dalam penjara adalah wahana penebusan dosa. Seketika yang bersangkutan selesai menjalani hukumannya, seharusnya dosa-dosanya terampuni .Tidak ada hak negara atau siapa pun untuk “memperpanjang” penderitaan seseorang melebihi batas hukuman yang telah dijatuhkan oleh putusan pengadilan.

Kezaliman dalam penegakan hukum harus segera dihentikan oleh siapa pun terhadap siapa pun di negeri tercinta ini jika berniat menjadi bangsa yang berketuhanan Yang Maha Esa,memelihara dan mempertahankan sila Kemanusiaan yang adil dan beradab.(*)

Prof Romli Atmasasmita
Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad)

Jalur sepeda di Bandung proyek gagal


BANDUNG (bisnisjabar.com): Ketua Komisi C DPRD Kota Bandung Entang Suryaman menilai jalur sepeda yang dibuat oleh pemerintah kota  sebagai sebuah proyek gagal.
Menurut dia, proyek yang menghabiskan dana  Rp 2,2 miliar dari APBD  Kota Bandung 2010 terkesan menghambur-hamburkan anggaran.
“Lihat saja cat [sebagai tanda] jalur sepeda,  sekarang sudah banyak yang hilang, penggunanya juga jarang. Malah pengendara motor yang menggunakan jalur ini,” katanya, hari ini.
Entang  mempertanyakan anggaran untuk jalur sepeda pada APBD 2011. Sebab, jika tidak dilanjutkan, maka proyek jalur sepeda ini menjadi mubazir.
Meski terdapat pemeliharaan jalur sepeda, seperti pengecatan ulang di sekitar Balai Kota, Entang mengemukakan, tidak ada pemeliharaan lanjutan pada jalur sepeda di titik-titik lain.
“Saya melihat tidak ada anggaran untuk jalur sepeda pada  tahun ini. Berarti tidak ada kelanjutannya. Mubazir dong, kalau begitu,” katanya. (asm)

Kasus susu bakteri, IPB (tidak) lempar batu sembunyi tangan


JAKARTA: Sri Estuningsih (Estu) awalnya berburu bakteri dalam susu formula untuk penelitian doktoral saat menempuh pendidikan bidang Mikrobiologi dan Patologi di Justus Liebig Universitat, Gieben, Jerman.
Penelitian yang awalnya mencari penyebab diare pada bayi, dengan fokus pada Salmonella, Shigella dan E. Coli sebagai bakteri penyebab diare, justru menemukan Enterobacter Sakazakii.
Enam tahun setelah penelitian dilaksanakan, Estu justru menghadapi tuntutan hukum. Adalah David Tobing, Pengacara Publik yang berturut-turut memenangkan tuntutan di level Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Konstitusi (MK).
Isi tuntutan tersebut adalah agar Institut Pertanian Bogor (IPB), Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Bpom) mengumumkan merek susu yang terpapar Enterobacter Sakazakii sesuai penelitian Estu yang dilaksanakan mulai tahun 2003 itu.
Pasalnya, penelitian yang mulai dilakukan pada 2003 itu bukanlah penelitian survaillance, artinya peneliti tidak mendaftar seluruh merek susu yang beredar di pasaran, melainkan semata mencari bakteri yang terdapat pada susu.
Apabila merek susu diungkap, hal itu tentunya tidak adil dan diskriminatif karena sampel tidak mewakili seluruh jenis susu dan makanan bayi yang beredar dipasaran. Padahal E. Sakazaki adalah jenis bakteri yang dapat dijumpai di mana-mana, termasuk dalam usus manusia yang tidak sakit.
———
Penelitian yang awalnya dilakukan di Jerman tersebut sebenarnya menyoroti cemaran Salmonella, Shigella dan E. Coli berkaitan dengan diare pada bayi. Bukannya menemukan ketiga bakteri tersebut, Estu justru menemukan cemaran E. Sakazakii sebanyak 13,5%, atau ditemukan dalam 10 dari 74 sampel. Pada 2004 bakteri itu masih ditemukan dalam 3 sampel dari 46 sampel yang diteliti.
Penelitian yang sama pada 2006 justru menemukan kecenderungan yang lebih tinggi E. Sakazakii ditemukan dalam 22,73% sampel susu formula dan 40% sampel makanan bayi.
Dari hasil karakterisasi bahaya yang dilakukan dalam penelitian pada 2006, ditemukan bahwa E. Sakazakii dapat menyebabkan enteritis, sepsis dan meningitis. Karena dianggap berbahaya, pada 2006 hasil penelitian tersebut dilaporkan ke BPOM.
Penemuan itu menjadi pertimbangan bagi IPB untuk mengajukan ke BPOM agar Indonesia mengikuti aturan Codex Alimentarius Commission untuk membatasi kadar cemaran E. Sakazakii dalam susu formula, makanan bayi, serta barang konsumsi lain.
Selain itu pada saat itu pihak IPB berharap agar BPOM dapat melakukan penelitian yang lebih memadai, misalnya dengan metode survaillance agar dapat menyertakan keseluruhan merek susu formula dan makanan bayi yang beredar di pasaran.
Baru pada 2009 BPOM mengadopsi Codex yang mengatur cemaran E. Sakazaki. Bpom juga melakukan survaillance terhadap seluruh merek susu dan makanan bayi yang beredar di pasaran.
Survaillance terus berlanjut hingga saat ini, tetapi Bpom sudah tidak menemukan satu pun merek susu yang mengandung cemaran E. Sakazaki, paska adopsi Codex itu.
“BPOM adalah lembaga pengawas, kami tidak dapat melakukan pengawasan sebelum ada aturannya. Oleh karena itu Codex harus diadaptasi kemudian kami melakukan pengawasan terhadap susu yang beredar di pasaran mulai 2009, berdasarkan Codex” Jelas Kustantinah, Kepala BPOM.
Berdasarkan fungsi pengawasan itulah BPOM mengumumkan hasil penelitiannya terhadap berbagai susu yang ada di pasaran. Sejak 2009 hingga kini Bpom telah meneliti 117 jenis susu di pasaran Indonesia yang kesemuanya aman dari E. Sakazaki.
Harry Suhardiy 1322 anto, Rektor IPB mengatakan untuk mengumumkan jenis susu yang aman dan tidak aman demi memenuhi kepentingan publik merupakan kewenangan Bpom, apalagi Bpom telah melakukan penelitian paling baru dari segi waktu serta mencakup seluruh jenis susu formula dan makanan bayi yang ada.
Apabila IPB terpaksa mengumumkan merek susu dengan cemaran E. Sakazaki berdasar hasil penelitian Estu, hal tersebut akan menyalahi prinsip keadilan dalam penelitian karena sampel yang digunakan belum mencakup seluruh sampel yang beredar di pasaran.
Padahal sampel yang tidak diteliti belum tentu terbebas dari cemaran. Hal ini tentu tidak adil dan mendiskriminasi pihak tertentu karena tidak seluruh sampel yang ada diteliti.
Sementara itu,  kewajiban mempublikasikan isi penelitian sudah dilakukan IPB dan Estu melalui berbagai Jurnal Internasional. Hasil penelitian tersebut juga telah dipaparkan dalam pertemuan internasional tentang E. sakazakii yang diselenggarakan oleh WHO dan FAO di Roma, Italia pada 2006.
Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih mengungkapkan pihaknya tidak dapat memaksa IPB untuk mengumumkan merek susu karena IPB adalah lembaga independen yang tidak memiliki kewajiban melaporkan hasil penelitiannya.
Fasli Jalal, Wakil Menteri Pendidikan Nasional juga menghargai sikap IPB untuk tidak menyebutkan merek susu yang menjadi sampel penelitian karena telah diatur dalam kode etik internasional bahwa merek produk yang menjadi objek penelitian tidak disebutkan.
Selain itu dia juga menyatakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan pada penyelenggara pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dilindungi oleh hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 UU No 20 tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional.
———-
Di Luar persoalan hukum, probabilitas infeksi oleh E. Sakazaki sangatlah kecil, terhitung hanya ada 48 kasus bayi yang terinfeksi selama 42 tahun dalam kurun waktu 1961-2003. E. sakazaki juga hanya berbahaya bagi bayi di bawah usia 28 hari, bayi yang lahir dengan berat badan rendah, prematur, serta bayi dengan human immunodeficiency virus (HIV).
Oleh karena itulah bayi baru lahir hingga usia enam bulan sangat disarankan untuk mengonsumsi ASI eksklusif. Akan tetapi jika harus ditambahkan dengan susu formula penyajiannya harus dipastikan higienis karena pencemaran E. Sakazaki tidak hanya terjadi dari bahan baku maupun pasteurisasi susu, tetapi juga ketika pembukaan kemasan susu hingga susu disiapkan.
E. Sakazaki sebenarnya mudah dilumpuhkan. Bakteri tersebut akan mati dalam 15 detik jika berada pada suhu 70 derajat celcius atau lebih. Penyajian susu pun harus diperhatikan, misalnya susu yang sudah dingin lebih dari dua jam sangat riskan terkena bakteri.
Jika penyajian makanan bayi dilakukan dengan mengikuti peraturan yang ada, maka infeksi bakteri tidak mungkin terjadi. Namun demikian, masyarakat sudah terlanjur resah, kerugian juga bisa jadi akan dialami oleh industri susu nasional, sementara pemerintah tak kunjung memberikan penjelasan memadai.
Pihak pemerintah, dengan BPOM dan kementerian Kesehatan sebagai tergugat, seharusnya mengambil langkah untuk mulai mengedukasi masyarakat, alih-alih bersembunyi dan memojokan pihak tertentu di balik keputusan hukum.
Selain itu, jika dibiarkan berlarut, tuntutan hukum ini dapat memicu keresahan peneliti sehingga mereka enggan berkreasi dan berinovasi menghasilkan penelitian. Jika sudah begitu maka masyarakat juga yang dirugikan akibat kemandegan ilmu pengetahuan serta kesehatan di Indonesia.(hh)

Senin, 28 Februari 2011

Polisi Temukan Dokumen Aceh di Rumah Bang Toyib

Ilustrasi (Foto: Reuters)
Ilustrasi (Foto: Reuters)
SOLO - Sebelum ditangkap oleh Densus 88, tak ada warga yang mencurigai Joko Suyono. Pria yang biasa disapa Bang Toyib itu hanya dikenal sebagai pembuat timbangan beras.

Joko dan istrinya menetap di sebuah rumah di Ngemplak Dagir Gentan, RT 03 RW 01, Jalan Logososro Nomor 13, Sukoharjo, Jawa Tengah, sejak tiga tahun silam. Dia dikenal cukup akrab dengan tetangga.

"Tapi memang rumahnya tertutup. Selama tiga tahun tidak ada yang pernah masuk," kata Budi Apriyanto, seorang warga, Kamis (18/11/2010).

Dari desas-desus di antara warga, Joko ditangkap karena diduga terkait jaringan teroris Aceh. Dari rumah Joko, polisi mengamankan satu unit laptop, serta buku dan dokumen-dokumen jihad dan Aceh.

Tersangka Teroris Medan Eks Napi Kasus Terorisme

Ilustrasi (Dok. Okezone)pemeriksaan malam ini, layak dijadikan bahan evaluasi dalam penanganan kasus-kasus terorisme. Mereka mengaku sudah pernah dihukum karena terlibat dalam kasus terorisme.

Dalam kaitan ini, proses deradikalisasi harus senantiasa dikedepankan dalam menangani para nara pidana kasus terorisme, sehingga setelah bebas mereka tidak kembali ke habitatnya, seperti kasus enam teroris Medan ini.

Kepala Bidang Humas Polda Sumut Kombes Pol Baharudin Djafar kepada wartawan di Medan menyatakan bahwa para tersangka teroris sudah mengakui keterlibatannya dalam jaringan Aceh. “Mereka juga mengaku sudah pernah dihukum. Saat ini, para tersangka itu sudah teridentifikasi," ungkapnya di Medan, Minggu (10/4/2010) malam.

Pengakuan ini menguatkan dugaan sementara pihak kepolisian bahwa mereka terlibat dalam jaringan terorisme yang masuk ke wilayah Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Selain itu, mereka juga termasuk dalam DPO (daftar pencarian orang) kasus terorisme.
Bekas luka tembak pada lengan kiri salah seorang tersangka, yakni Komarudin alias Abu Musa (35) juga menjadi bukti keterlibatan mereka dalam jaringan teroris. Luka tembak pada lengan warga Bandar Lampung tersebut diduga didapatkannya saat berusaha melarikan diri dari kejaran pihak kepolisian di NAD.

Saat ini, lima tersangka telah dipindahkan ke Mapolda Sumut, setelah sebelumnya ditahan di markas Poltabes Medan. Sementara satu orang lagi terpaksa dirawat di RS Bhayangkara. “Saat ini, mereka ditangani oleh tim Densus," tambah Baharuddin.

Sementara itu, polisi juga masih mengejar dua tersangka lainnya. Mereka sempat kabur saat petugas hendak menangkap mereka di kawasan Taman Makam Pahlawan Medan, Jalan Sisingamangaraja, Medan, sekira pukul 00.30 WIB dinihari tadi. Polda Sumut sudah mengintruksikan kepada jajarannya untuk mengintensifkan razia di wilayah hukum Sumut.

Abu Bakar Ba'asyir Ditangkap Terkait Kasus Teroris di Aceh


Mantan Amir Majelis Mujahidin Indonesia dan Pimpinan Pondok Pesantren Al Mukmin, Ustad Abu Bakar Ba'asyir ditangkap oleh Detasemen Khusus Antiteror 88 di Ciamis, Jawa Barat, dini hari atas kasus teroris di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).
Menurut Kepala Bidang Penerangan Umum Markas Besar Polri Komisaris Besar Polisi Marwoto Soeto mengatakan, pengkapan Ustad Bakar Ba'asyir karena dalam kasus Aceh terdapat orang dari Jakarta dan Jawa Barat ke Aceh, dimana penangkapan tujuh terduga teroris di markas Jama'ah Anshorut Tauhid (JAT) pada 6 Mei lalu menyebutkan nama Ba'asyir.
Dan salah satu dari mereka mengenakan kalung yang bertuliskan Abu Bakar Ba'asyir, tetapi Ba'asyir membantah jika dirinya terkait kasus teroris di Pasar Minggu.
Ali Fauzi, adik dari mendiang Amrozi dan Ali Ghufron menjelaskan bahwa penangkapan terhadap Ustad Ba'asyir terkait dengan pendanaan latihan teroris di Aceh hanyalah dugaan. Ali yang pernah berlatih di Akademi Militer Mujahidin menduga keterangan polisi mengarah ke Amir Jama'ah Anshorut Tauhid (JAT) yang didirikan setelah Majelis Mujahidin Indonesia dibubarkan.
Ustad Ba'asyir yang dikenal sebagai sosok yang ikhlas dan tegas, baik ditangkap, ditahan, ataupun tidak, dia akan tetap berjuang. Posisi Ustad Ba'asyir memang sudah lama menjadi incaran polisi.

Abu Bakar Ba'asyir Ditangkap Terkait Kasus Teroris di Aceh


Mantan Amir Majelis Mujahidin Indonesia dan Pimpinan Pondok Pesantren Al Mukmin, Ustad Abu Bakar Ba'asyir ditangkap oleh Detasemen Khusus Antiteror 88 di Ciamis, Jawa Barat, dini hari atas kasus teroris di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).
Menurut Kepala Bidang Penerangan Umum Markas Besar Polri Komisaris Besar Polisi Marwoto Soeto mengatakan, pengkapan Ustad Bakar Ba'asyir karena dalam kasus Aceh terdapat orang dari Jakarta dan Jawa Barat ke Aceh, dimana penangkapan tujuh terduga teroris di markas Jama'ah Anshorut Tauhid (JAT) pada 6 Mei lalu menyebutkan nama Ba'asyir.
Dan salah satu dari mereka mengenakan kalung yang bertuliskan Abu Bakar Ba'asyir, tetapi Ba'asyir membantah jika dirinya terkait kasus teroris di Pasar Minggu.
Ali Fauzi, adik dari mendiang Amrozi dan Ali Ghufron menjelaskan bahwa penangkapan terhadap Ustad Ba'asyir terkait dengan pendanaan latihan teroris di Aceh hanyalah dugaan. Ali yang pernah berlatih di Akademi Militer Mujahidin menduga keterangan polisi mengarah ke Amir Jama'ah Anshorut Tauhid (JAT) yang didirikan setelah Majelis Mujahidin Indonesia dibubarkan.
Ustad Ba'asyir yang dikenal sebagai sosok yang ikhlas dan tegas, baik ditangkap, ditahan, ataupun tidak, dia akan tetap berjuang. Posisi Ustad Ba'asyir memang sudah lama menjadi incaran polisi.

Abu Bakar Ba'asyir Ditangkap Terkait Kasus Teroris di Aceh


Mantan Amir Majelis Mujahidin Indonesia dan Pimpinan Pondok Pesantren Al Mukmin, Ustad Abu Bakar Ba'asyir ditangkap oleh Detasemen Khusus Antiteror 88 di Ciamis, Jawa Barat, dini hari atas kasus teroris di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).
Menurut Kepala Bidang Penerangan Umum Markas Besar Polri Komisaris Besar Polisi Marwoto Soeto mengatakan, pengkapan Ustad Bakar Ba'asyir karena dalam kasus Aceh terdapat orang dari Jakarta dan Jawa Barat ke Aceh, dimana penangkapan tujuh terduga teroris di markas Jama'ah Anshorut Tauhid (JAT) pada 6 Mei lalu menyebutkan nama Ba'asyir.
Dan salah satu dari mereka mengenakan kalung yang bertuliskan Abu Bakar Ba'asyir, tetapi Ba'asyir membantah jika dirinya terkait kasus teroris di Pasar Minggu.
Ali Fauzi, adik dari mendiang Amrozi dan Ali Ghufron menjelaskan bahwa penangkapan terhadap Ustad Ba'asyir terkait dengan pendanaan latihan teroris di Aceh hanyalah dugaan. Ali yang pernah berlatih di Akademi Militer Mujahidin menduga keterangan polisi mengarah ke Amir Jama'ah Anshorut Tauhid (JAT) yang didirikan setelah Majelis Mujahidin Indonesia dibubarkan.
Ustad Ba'asyir yang dikenal sebagai sosok yang ikhlas dan tegas, baik ditangkap, ditahan, ataupun tidak, dia akan tetap berjuang. Posisi Ustad Ba'asyir memang sudah lama menjadi incaran polisi.

Minggu, 27 Februari 2011

Pembentukan Alat Kemerdekaan NKRI


Pada tanggal 18 Agustus 1945 diselenggarakan sidang PPKI yang pertama, yang menghasilkan keputusan sebagai berikut.
1. Mengesahkan dan menetapkan RUUD (yang dibuat dalam sidang II BPUPKI) menjadi UUD negara RI (dikenal dengan UUD 1945).
2. Memilih Ir. Soekarno dan Moh. Hatta menjadi presiden dan wakil presiden.
3. Dalam masa peralihan, tugas presiden dibantu oleh KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat).
Tanggal 19 Agustus 1945 sidang kedua PPKI menghasilkan keputusan sebagai berikut.
1. Menetapkan 12 kementerian atau departemen, yang terdiri dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Kehakiman, Menteri Keuangan, Menteri Kemakmuran, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Pertahanan, Menteri Penerangan, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perhubungan, dan Menteri Pengajaran.
2. Membagi wilayah Indonesia menjadi delapan provinsi, yaitu Provinsi Sumatra, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sunda Kecil, Provinsi Maluku, Provinsi Sulawesi, dan Provinsi Kalimantan.
Dan pada sidang ketiga PPKI tanggal 22 Agustus 1945 dihasilkan keputusan sebagai berikut.
1. Pembentukan Komite Nasional Indonesia di seluruh daerah Indonesia. Fungsi KNI adalah sebagai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berpusat di Jakarta. KNI dilantik tanggal 29 Agustus 1945 dengan ketua KNIP ialah Mr. Kasman Singodimejo.
2. Pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang bertugas menjaga keamanan dan Seinendan, Keibodan dan PETA. Tanggal 5 Oktober 1945 BKR diubah menjadi TKR. Dan TKR menjadi TRI dan sekarang menjadi TNI. Maka pada setiap tanggal 5 Oktober diperingati sebagai hari ABRI.
3. Pembentukan Partai Nasional Indonesia sebagai partai pemersatu bangsa. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Seperti pidato Bung Karno yang dikenal dengan Jas Merah (jangan sekali-kali melupakan sejarah).
Untuk menghargai jasa para pahlawan kemerdekaan Indonesia, maka pada setiap malam tanggal 16 Agustus diadakan renungan suci di Taman Makam Pahlawan Kalibata dipimpin oleh presiden RI.
Ada tiga hal warisan dari peristiwa proklamasi, di antaranya sebagai berikut.
1. Rumah Bung Karno di Pegangsaan Timur 56 Jakarta dijadikan Gedung Proklamasi dan Jalan Proklamasi.
2. Bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati.
3. Naskah Teks Proklamasi.

Menghargai Jasa Para Tokoh dalam Mempertahankan Kemerdekaan


1. Pengakuan Kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda
Untuk menengahi pertikaian antara Indonesia dan Belanda, PBB membentuk komisi baru yang diberi nama UNCI (United Nation Commision for Indonesia). Berkat peranan UNCI Indonesia dan Belanda mengadakan perundingan. Delegasi Indonesia diketuai Mr. Moh Roem. Delegasi Belanda diketuai Dr. Van Royen. Perundingan tersebut dinamakan Perundingan Roem-Royen. Salah satu keputusan perundingan Roem-Royen adalah akan diselenggarakannya Koferensi Meja Bundar (KMB).
Untuk menghadapi KMB diadakan Konferensi Inter Indonesia. Konferensi tersebut dimaksudkan untuk mempertemukan pandangan wakil Republik Indonesia dengan wakil BFO. BFO merupakan organisasi yang terdiri atas pemimpin negara-negara bagian atau negara-negara kecil yang ada di Indonesia. Negara-negara bagian tersebut timbul karena adanya politik devide et impera. Politik devide et impera adalah politik memecah belah. Bagian-bagian wilayah Indonesia yang diduduki  Belanda dipecah-pecah sehingga timbul negara-negara kecil (negara boneka).
Sesudah berhasil menyelesaikan masalah dalam negeri melalui Konferensi Inter Indonesia, bangsa Indonesia siap menghadapi KMB. Pada tanggal 23 Agustus 1949 dibuka di Den Haag, Belanda. Delegasi RI dipimpin Drs. Moh. Hatta. Delegasi BFO dipimpin Sultan Hamid II dari Pontianak. Delegasi Belanda dipimpin Mr. J.H. Van Marseveen. Sedangkan PBB diwakili Chritclev.
Pada tanggal 2 November 1949 dilakukan upacara penandatanganan naskah penyerahan kedaulatan. Upacara tersebut dilakukan pada waktu yang bersamaan di Indonesia dan di Belanda. Dengan peristiwa tersebut secara resmi Belanda mengakui kedaulatan bangsa Indonesia di seluruh wilayah bekas jajahannya. Di Den Haag naskah penyerahan ditandatangani Drs. Moh. Hatta mewakili Indonesia dan Ratu Juliana mewakili Belanda.
2. Peranan Beberapa Tokoh dalam Mempertahankan Kemerdekaan
Mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan dua cara. Cara tersebut meliputi perang dan diplomasi. Ada beberapa tokoh yang berperan dalam kedua cara tersebut, antara lain sebagai berikut.
a. Ir. Soekarno
Tanggal 17 Agustus 1945, Ir. Soekarno atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tanggal 18 Agustus 1945 Ir. Soekarno diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia. Sebagai pemimpin tertinggi, Presiden Soekarno banyak melakukan diplomasi dengan pemimpin-pemimpin tentara Sekutu di Indonesia. Kedatangan tentara Sekutu di Indonesia yang diboncengi NICA membuat Presiden Soekarno berada pada posisi yang sulit. Sekutu yang hanya memperoleh informasi sepihak dari Belanda, mendukung pengembalian Indonesia sebagai jajahan Belanda. Berkat diplomasi Presiden Soekarno dan Bung Hatta, Sekutu yang dipimpin Letjen Christison mau mengakui keberadaan RI. Tanggal 1 Oktober 1945, Letjen Christison menyatakan bahwa kedatangannya tidak akan merebut pemerintahan Republik Indonesia.
Kemampuan diplomasi Presiden Soekarno diuji kembali ketika pecah pertempuran di Surabaya tanggal 28 Oktober 1945. Tentara Sekutu di bawah pimpinan Brigjen Mallaby mengakibatkan jatuhnya korban di kedua belah pihak. Untuk menghindari terjadinya korban di kedua belah pihak, Bung Karno mengadakan diplomasi. Berkat diplomasi Bung Karno jatuhnya korban di kedua belah pihak dapat dihindari. Selama Perang Kemerdekaan sampai pengakuan kedaulatan, perjuangan Bung Karno terus berlanjut. Bung Karno tetap memakai cara diplomasi dalam perjuangannya. Hal ini tercermin dari pidato Bung Karno pada suatu rapat umum di Magelang pada tanggal 16 Maret 1946. Beliau menyatakan bahwa ada jalan perjuangan bagi bangsa Indonesia, satu di antaranya jalan diplomasi.
b. Drs. Mohammad Hatta
Drs. Mohammad Hatta (Bung Hatta) sejak muda telah menjadi tokoh penggerak mahasiswa Indonesia. Bung Hatta adalah seorang tokoh organisasi Pemuda Indonesia (PI). Pemuda Indonesia merupakan organisasi mahasiswa dan pelajar Indonesia di luar negeri (Belanda). Pemuda Indonesia mempunyai pengaruh yang besar bagi pergerakan kemerdekaan Indonesia.
Tanggal 17 Agustus 1945 Drs. Mohammad Hatta bersama Ir. Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia atas nama bangsa Indonesia. Tanggal 18 Agustus 1945 Drs. Mohammad Hatta dipilih menjadi wakil Presiden Indonesia yang pertama.
Dalam usaha mempertahankan kemerdekaan Indonesia perjuangan Bung Hatta dilakukan melalui cara diplomasi. Beliau mengadakan diplomasi dengan pihak penjajah maupun negara-negara lain di dunia. Beliau berusaha agar kedaulatan Indonesia diakui dunia.
Tanggal 13 Januari 1948 diadakan perundingan di Kaliurang. Perundingan tersebut membicarakan daerah kekuasaan Republik Indonesia. Perundingan tersebut dilakukan oleh Komisi Tiga Negara (Amerika, Australia, dan Belgia) dengan Indonesia. Mohammad Hatta, Ir. Soekarno, Sultan Syahrir, dan Jendral sudirman merupakan wakil dari Indonesia.
Tanggal 23 Agustus Drs. Mohammad Hatta memimpin delegasi Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag. Konferensi Meja Bundar merupakan perundingan antara Indonesia, delegasi BFO, UNCI (dari PBB) dan Belanda.
Tujuan utama Konferensi Meja Bundar adalah untuk menyelesaikan pertikaian Indonesia-Belanda yang mengarah pada pengakuan kedaulatan Indonesia. Tanggal 2 November 1949 tercapai persetujuan KMB. Hasil KMB adalah Belanda akan menyerahkan kedaulatan Republik Indonesia Serikat pada akhir bulan Desember 1949. Tanggal 27 Desember 1949 di Den Haag dilakukan upacara penandatanganan naskah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat diwakili Drs. Mohammad Hatta, sedangkan Belanda diwakili Ratu Yuliana.
c. Sri Sultan Hamengkubuwono IX
Sri Sultan Hamengkubuwono IX adalah seorang raja di Yogyakarta. Beliau seorang demokrat sejati. Dengan sukarela beliau memasukkan daerah kerajaannya ke dalam wilayah Republik Indonesia. Dengan gigih beliau ikut berperang melawan Belanda. Pada awal Januari 1946 pemerintah mengambil keputusa untuk memindahkan kedudukan pemerintahan pusat RI ke Yogyakarta. Sultan Hamengkubuwono IX menyambut hangat kepindahan tersebut. Beliau melindungi pejabat-pejabat negara dan keluarganya dari ancaman tentara Belanda. Beliau rela berkorban demi perjuangan. Belanda ingin beliau mengubah sikapnya terhadap Republik Indonesia. Belanda mengirim utusan untuk membujuk beliau agar mau bekerja sama dan memihaknya. Belanda menjanjikan hadiah wilayah Jawa dan Madura. Beliau tetap tegar pada pendiriannya. Beliau setia kepada Republik Indonesia. Keinginan Beliau hanya satu yaitu Belanda segera pergi dari Republik Indonesia.
Pada awal kehidupan Republik Indonesia, Sultan Hamengkubuwono IX berhasil meminta kesanggupan Letkol Soeharto untuk mempersiapkan serangan umum. Tanggal 1 Maret 1949 serangan umum dilaksanakan dan TNI berhasil menduduki kota Yogyakarta dalam waktu enam jam. Keberhasilan serangan tersebut menunjukkan bahwa Republik Indonesia belum habis riwayatnya. Sri Sultan Hamengkubuwono IX berperan dalam usaha pengakuan kedaulatan RI. Pada tanggal 27 Desember 1949 Sri Sultan Hamengkubuwono IX menandatangani naskah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda di Jakarta. Di Jakarta naskah penyerahan kedaulatan ditandatangani oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX mewakili Indonesia dan Wakil Tinggi Mahkota A.H.J. Lovink mewakili Belanda. Penandatanganan naskah penyerahan kedaulatan mengakhiri periode perjuangan bersenjata rakyat Indonesia.
d. Jendral Soedirman
Jendral Soedirman adalah pejuang yang gigih. Dalam keadaan sakit beliau tetap memimpin perlawanan terhadap Belanda. Pada tanggal 12 Desember 1945 Kolonel Soedirman memimpin pertempuran melawan Sekutu di Ambarawa. TKR berhasil memukul mundur tentara Sekutu. Dalam menghadapi Sekutu, Kolonel Soedirman menggunakan taktik Perang Gerilya. Kolonel Soedirman merupakan tokoh yang mempelopori Perang Gerilya di Indonesia. Keberhasilan Kolonel Soedirman memimpin pertempuran di Ambarawa, membuat beliau dipilih menjadi Panglima Besar TKR dengan pangkat Jendral. Pada masa itu di Indonesia timbul bermacam-macam badan kelaskaran. Badan-badan kelaskaran itu mempunyai tujuan yang sama yaitu melawan dan mengusir penjajah. Oleh karena itu, pada tanggal 3 Juni 1947 semua badan kelaskaran dimasukkan dalam satu wadah yaitu Tentara Nasional Indonesia (TNI). Tentara Nasional Indonesia dipimpin oleh Panglima Besar Jendral Soedirman.
Pada saat tentara Belanda menduduki Yogyakarta beliau mengambil keputusan melanjutkan perang gerilya. Keputusan tersebut disambut baik oleh segenap anggota TNI. Tindakan Panglima Besar Jendral Soedirman berhasil meningkatkan semangat perjuangan Republik Indonesia.
Dalam keadaan fisik yang lemah beliau memilih bergerilya daripada ditawan Belanda. Selama bergerilya beliau ditandu. Beliau menempuh jalan beratus-ratus kilometer keluar masuk hutan di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur.